KOMUNITAS

LOKAKARYA; DUKUNGAN ATAU HUJATAN?


Niat baik tak selamanya mendapat sambutan baik, tak juga selamanya dipandang baik. Apalagi jika tidak diimbangi dengan sosialisasi yang merata. Kaitannya dengan Lokakarya yang digagas oleh Duber RI untuk Mesir, banyak pihak, individual maupun institusional yang masih buta mengenai kebijakan yang sebenarnya cukup bijak ini. Melihat prestasi mahasiswa yang sudah sangat jauh dari titik ideal dalam hal akademis, Duta Besar menunjukkan keprihatinannya dengan cara menggagas lokakarya peningkatan prestasi mahasiswa yang menurut rencana akan terselenggara pada 12-13 April mendatang. Itulah mengapa gagasan dan ide ini bijaksana.
Akan tetapi, tidak dapat disalahkan pula apabila kemudian muncul beberapa anggapan dan tanggapan bernada pesimistis semisal, acara semacam ini hanya akan menghabiskan dana tanpa hasil yang maksimal. Atau menuai semacam kritikan berbasis sebuah anggapan bahwa Lokakarya hanyalah melibatkan sekelumit orang dari Mahasiswa. Padahal, merekalah pihak yang seharusnya diajak duduk bersama, karena bagaimanapun yang akan diperjuangkan adalah nasib dan masa depan mereka. Pesimisme mahasiswa semakin dipertajam dengan tidak jelasnya anggaran dana yang akan dialokasikan; berapa, dari dan untuk siapa. Memang, pada dasarnya gagasan acara semacam ini akan menelan dana yang tak sedikit. Wajar saja jika kemudian sebagian mahasiswa justru tak menganggap penting gagasan ini.Dan lebih tak diinginkan, mereka justru tidak bersikap pro-aktif menyambutnya. Di sinilah perlunya sosialisasi, informasi. Bisa dijamin, nada-nada pesimis ini muncul hanya karena dua persoalan ini; informasi dan sosialisasi. Manakala persoalan ini sudah teratasi dengan porsi yang merata, maka yang terjadi adalah dukungan sepenuhnya dari mahasiswa.
Adalah penting, bagi pihak penyelenggara untuk bersegera menggagas acara bertajuk sosialisasi yang berorientasi meyakinkan mahasiswa, bahwa Lokakarya terselenggara demi mereka. Bukan untuk paraelit berpesta ria, apalagi menghamburkan dana. Ini harus dilakukan sebelum penilalan-penilaian negatif mahasiswa tentang Lokakarya semakin menjadi. Bentuknya, bisa dengan duduk bersama dengan mahasiswa dalam sebuah forum –seperti yang biasa dilakukan- seperti Coffee Morning, atau sosialisasi melalui tulisan-tulisan di media yang ada; cetak, elektronik, maupun dunia maya.
Lokakarya memang terselenggara demi dan untuk mahasiswa, maka tak ada alasan untuk tidak pro-aktif menyambutnya. Itu yang harus bisa diyakinkan oleh pihak penyelenggara kepada mahasiswa.◙

READ MORE

ARUS BAWAH

CARA YANG SEHAT UNTUK BANGSA YANG TERHORMAT
Detik-detik Sebelum dan Setelah Keputusan Coffee Morning 5 Februari

Ini bukan sekedar persoalan besar atau kecil, bukan pula sekedar banyak atau sedikit. Ini tentang cara pandang terhadap sebuah komunitas, martabat dan kehormatannya. Semakin dianggap suatu komunitas keberadaannya, semakin kukuh ia bermartabat. Dan, itu yang lenyap dari citra bermasyarakat kita kali ini; masyarakat madani, kaum terdidik. Entah siapa, tentunya bukan kita, yang memposisikan kita bukan sebagai sekumpulan kaum terpelajar, sehingga cara yang baik menjadi tidak penting untuk ditempuh dan diterapkan kepada kita.
Masyarakat madani bukanlah masyarakat pekerjawi yang gagap komunikasi dan informasi. Sehingga untuk memutuskan kebijakan tidak perlu lagi ada diskusi atau surat edaran resmi, cukup dengan menempelkan secarik kertas bertuliskan “Permohonan surat-surat dikenakan biaya segini…” di loket antri KBRI Nasr City.
15 Dollar atau 90 Pound Mesir bisa jadi tidak berarti apa-apa bagi sebagian mereka. Tapi bisa jadi sangat berharga bagi mereka yang untuk hidup saja harus menjudikan nasib studi mereka. Tengoklah mereka yang berusaha menegakkan hidup dengan cara menjual jasa di warung-warung. Atau tengoklah antrian panjang minhah dan musa’adah tiap kali ada jatah. Apa artinya? Bahwa, besar dan kecil memang selalu ada dalam struktur bermasyarakat, bahkan dalam masyarakat terpelajar seperti kita sekalipun. Dengan begitu, tidaklah tepat generalisasi yang menyimpulkan komunitas kita adalah semuanya orang berpunya, dengan argumen semacam: “Kalian semua orang kaya, karena berangkat ke luar negeri bisa.” Atau alasan semacam: “Kalian semua orang berpunya, karena telepon genggam semua punya.”Kita tidak menginginkan jurang pemisah, atau menyekat-nyekat sekumpulan bangsa Indonesia di negeri ini menjadi dua strata berbeda. Kita hanya menginginkan komunikasi yang sehat lagi hangat, antara pemerintah dan yang diperintah, yang apabila ia baik dan dengan cara yang baik pula, akan kita taati sepenuh hati. Dan jika sebaliknya, akan kita tolak masih dengan cara yang baik. Tetapi memang keduanya harus terbentuk dalam pola pandang kita belakangan ini; Paraelit dan paraalit. Ningrat dan rakyat. Kalaulah hal itu ada sebabnya, maka yang kami lihat adalah karena tidak adanya cara yang sehat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kita.
Mesir harus memandang penting terhadap Indonesia. Slogan yang harus kita dukung dan perjuangkan bersama. Beberapa hal yang kita anggap sebagai cara tidak sehat untuk sebuah bangsa yang ingin bermartabat serta dipandang penting. Paraelit kita menurunkan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa tanpa didahului sosialisasi yang baik semacam memberikan surat edaran (karena pengumuman dengan secarik kertas di loket bukanlah cara yang baik). Paraelit kita mengadakan forum bertajuk sosialisasi di Konsuler Nasr City (30 Januari 2008), tetapi yang terjadi bukanlah sosialisasi karena kita disuguhi draft yang sudah jadi. Bukan sosialisasi karena itu sudah realisasi. Bukankah sosialisasi dilakukan sebelum eksekusi setiap keputusan? Kemudian paraelit kita juga terkesan menghindar untuk memberikan alasan yang jelas dan komentar seputar SK Kementrian Luar Negeri bertahun 2002 dan bertandatangan Presiden Mega. Belum lagi, paraelit kita terlalu sibuk untuk menerima wawancara dari media mahasiswa. Sementara itu, paraalit tak bisa berbuat apa-apa karena keputusan telah final. Secara yuridis keputusan ini tetap sah, tetapi kita tidak bisa menjamin itu sah menurut etis. Apa kesimpulan? Untuk menuju bangsa yang bermartabat dan dipandang penting, paraelit kita justeru tak menganggap penting bangsa sendiri, sehingga untuk menentukan kebijakan kita tidak perlu dilibatkan. Walaupun pada akhirnya diadakan beberapa kali forum bertajuk sosialisasi seperti pada 30 Januari di Nasr City (Griya Jawa Tengah) serta 5 Februari di Garden City. Kenapa lantas ada forum sosialisasi sana-sini, baru setelah ada reaksi dari mahasiswa? Tidak bisa dijamin forum seperti ini akan ada jika tidak ada reaksi balik dari mahasiswa, dan keputusan berjalan apa adanya. Adanya reaksi, berarti ada yang salah dengan cara yang ditempuh oleh paraelit kita. Dan reaksi tersebut akhirnya membuahkan hasil. Coffee Morning 5 Februari di Balai Budaya KBRI yang dihadiri utusan Kekeluargaan, Afiliatif, dan beberapa elemen PPMI memutuskan dibekukannya kembali undang-undang pemungutan biaya surat-surat di Konsuler untuk sementara waktu dan dalam jangka yang tidak ditentukan. Dan memang sudah selayaknyalah keputusan itu kembali dibekukan, mengingat langkah awal yang ditempuh oleh pihak Kedutaan tidaklah sesuai dengan iklim masyarakat kita (mahasiswa, bukan pekerja).
Yang perlu diketahui oleh semua, bahwa Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pemegang kebijakan ampuh. Artinya, kaitannya dengan pemberlakuan undang-undang pemungutan biaya seperti ini, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah penentu keputusan, akan diberlakukan atau dibekukan. Terbukti dari ditolerirnya pungutan biaya bagi mereka yang terlambat visa kurang dari satu bulan, hingga akhirnya Duta Besar memutuskan untuk membekukan undang-undang ini untuk sementara waktu pada forum Coffee Morning 5 Februari lalu. Begitu juga pada dua dekade kepemimpinan Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang lalu (Hasan Wirajuda dan Bachtiar Ali), di mana pada masa keduanya tidak diberlakukan pungutan itu, walaupun pada waktu itu turun SK tahun 2002 pada masa presiden Mega tentang biaya surat-surat yang keluar dari Kedutaan.
Kita menginginkan adanya komunikasi yang sehat lagi baik untuk setiap keputusan yang berhubungan dengan mahasiswa. Karena itu adalah cerminan bangsa yang terhormat. Caranya tentu saja dengan memahasiswakan mahasiswa, dengan melibatkan mereka dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan mereka. Demikianlah untuk diketahui, beberapa gambaran tentang pergolakan-pergolakan yang terjadi dalam pandangan mahasiswa pada detik-detik sebelum dan setelah keputusan Coffee Morning 5 Februari 2008.

*Disarikan dari suara-suara resah arus bawah
Kita tidak menginginkan jurang pemisah, atau menyekat-nyekat sekumpulan bangsa Indonesia di negeri ini menjadi dua strata berbeda. Kita hanya menginginkan komunikasi yang sehat lagi hangat, antara pemerintah dan yang diperintah, yang apabila ia baik dan dengan cara yang baik pula, akan kita taati sepenuh hati. Dan jika sebaliknya, akan kita tolak masih dengan cara yang baik. Tetapi memang keduanya harus terbentuk dalam pola pandang kita belakangan ini; Paraelit dan paraalit. Ningrat dan rakyat. Kalaulah hal itu ada sebabnya, maka yang kami lihat adalah karena tidak adanya cara yang sehat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kita.
Mesir harus memandang penting terhadap Indonesia. Slogan yang harus kita dukung dan perjuangkan bersama. Beberapa hal yang kita anggap sebagai cara tidak sehat untuk sebuah bangsa yang ingin bermartabat serta dipandang penting. Paraelit kita menurunkan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa tanpa didahului sosialisasi yang baik semacam memberikan surat edaran (karena pengumuman dengan secarik kertas di loket bukanlah cara yang baik). Paraelit kita mengadakan forum bertajuk sosialisasi di Konsuler Nasr City (30 Januari 2008), tetapi yang terjadi bukanlah sosialisasi karena kita disuguhi draft yang sudah jadi. Bukan sosialisasi karena itu sudah realisasi. Bukankah sosialisasi dilakukan sebelum eksekusi setiap keputusan? Kemudian paraelit kita juga terkesan menghindar untuk memberikan alasan yang jelas dan komentar seputar SK Kementrian Luar Negeri bertahun 2002 dan bertandatangan Presiden Mega. Belum lagi, paraelit kita terlalu sibuk untuk menerima wawancara dari media mahasiswa. Sementara itu, paraalit tak bisa berbuat apa-apa karena keputusan telah final. Secara yuridis keputusan ini tetap sah, tetapi kita tidak bisa menjamin itu sah menurut etis. Apa kesimpulan? Untuk menuju bangsa yang bermartabat dan dipandang penting, paraelit kita justeru tak menganggap penting bangsa sendiri, sehingga untuk menentukan kebijakan kita tidak perlu dilibatkan. Walaupun pada akhirnya diadakan beberapa kali forum bertajuk sosialisasi seperti pada 30 Januari di Nasr City (Griya Jawa Tengah) serta 5 Februari di Garden City. Kenapa lantas ada forum sosialisasi sana-sini, baru setelah ada reaksi dari mahasiswa? Tidak bisa dijamin forum seperti ini akan ada jika tidak ada reaksi balik dari mahasiswa, dan keputusan berjalan apa adanya. Adanya reaksi, berarti ada yang salah dengan cara yang ditempuh oleh paraelit kita. Dan reaksi tersebut akhirnya membuahkan hasil. Coffee Morning 5 Februari di Balai Budaya KBRI yang dihadiri utusan Kekeluargaan, Afiliatif, dan beberapa elemen PPMI memutuskan dibekukannya kembali undang-undang pemungutan biaya surat-surat di Konsuler untuk sementara waktu dan dalam jangka yang tidak ditentukan. Dan memang sudah selayaknyalah keputusan itu kembali dibekukan, mengingat langkah awal yang ditempuh oleh pihak Kedutaan tidaklah sesuai dengan iklim masyarakat kita (mahasiswa, bukan pekerja).
Yang perlu diketahui oleh semua, bahwa Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pemegang kebijakan ampuh. Artinya, kaitannya dengan pemberlakuan undang-undang pemungutan biaya seperti ini, Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah penentu keputusan, akan diberlakukan atau dibekukan. Terbukti dari ditolerirnya pungutan biaya bagi mereka yang terlambat visa kurang dari satu bulan, hingga akhirnya Duta Besar memutuskan untuk membekukan undang-undang ini untuk sementara waktu pada forum Coffee Morning 5 Februari lalu. Begitu juga pada dua dekade kepemimpinan Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang lalu (Hasan Wirajuda dan Bachtiar Ali), di mana pada masa keduanya tidak diberlakukan pungutan itu, walaupun pada waktu itu turun SK tahun 2002 pada masa presiden Mega tentang biaya surat-surat yang keluar dari Kedutaan.
Kita menginginkan adanya komunikasi yang sehat lagi baik untuk setiap keputusan yang berhubungan dengan mahasiswa. Karena itu adalah cerminan bangsa yang terhormat. Caranya tentu saja dengan memahasiswakan mahasiswa, dengan melibatkan mereka dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan mereka. Demikianlah untuk diketahui, beberapa gambaran tentang pergolakan-pergolakan yang terjadi dalam pandangan mahasiswa pada detik-detik sebelum dan setelah keputusan Coffee Morning 5 Februari 2008.

*Disarikan dari suara-suara resah arus bawah
** Pemred Informatika 2007-2008

READ MORE

MUARAJIWA MENGUCAPKAN: "SELAMAT MENEMPUH UJIAN TERM I."

READ MORE

PROFESI

SUARA PPMI, BUKAN SUARA DPP-PPMI!!
Oleh Agus Khudlori

Berbicara dalam konteks Masisir, anda, saya, dan orang lain adalah PPMI. Atau statement ini bisa dibalik menjadi: "PPMI adalah anda, saya, dan orang lain." Tak terkecuali para anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang sekarang menahkodai kepengurusan PPMI, semuanya adalah PPMI. Karena kesemua-muanya kita adalah pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir. Jadi, kita semua PPMI bukan? Maka salah jika ada orang yang memahami PPMI adalah DPP-PPMI, dan oleh karenanya acuh terhadap segala permasalahan yang terjadi. Pemahaman yang salah ini dapat diluruskan menjadi: "DPP-PPMI adalah wakil kita yang (seharusnya) dapat menjembatani aspirasi, menunaikan harapan, bahkan melayani kebutuhan kita." Lebih dari itu, PPMI adalah kita semua, bukan hanya Dewan Pengurus Pusat (DPP).
Dari sini, penulis merasa berkepentingan untuk (sebelumnya) menekankan bahwa tulisan ini bukanlah bermaksud untuk menggurui, apalagi merendahkan. Lebih dari itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap PPMI, lebih tepatnya terhadap media persnya (Suara PPMI). Oleh karenanya dan atas pertimbangan rekan-rekan media, tulisan ini dimuat di buletin TeROBOSAN.
Flash back kepada beberapa tahun lalu, berbagai nada sumbang dialamatkan kepada Suara PPMI. Di antaranya; sebagai media, Suara PPMI dianggap terlalu ekslusif, satu warna, serta kurang bisa menjadi corong yang benar-benar menyuarakan kepedulian terhadap Masisir. Kondisi ini berusaha diperbaiki pada masa
Kabinet Kebersamaan periode 2006-2007 lalu. Menyadari pentingnya peran media sebagai indikator hidup-matinya dinamika sebuah organisasi (Nurul Hadi Abdi, buletin Informatika edisi 124/September 2007), Kabinet Kebersamaan yang dipimpin oleh Sdr. Fuad ini berusaha memperjuangkan eksistensi Suara PPMI agar benar-benar dapat bersuara. Salah satu caranya adalah keputusan tegas Kabinet Kebersamaan untuk merombak total substansi isi dan rubrikasi buletin Suara PPMI yang tahun sebelumnya dinilai gagal menjembatani aspirasi Masisir. Berikut dihadirkan pula orang-orang berpengalaman dalam dunia permediaan untuk terlibat langsung menangani buletin Suara PPMI. Hasilnya, Suara PPMI beranjak lebih baik, mulai diperhitungkan serta dapat bersaing dengan media pers yang lain.
Namun, bagaimana dengan media kita -Suara PPMI- tahun ini, setelah suara-suara sumbang itu dapat diredam untuk minimal satu tahun yang lalu? Agaknya, Suara PPMI kembali mengekor para pendahulunya yang dalam kacamata Masisir kurang bisa mewadahi dan memperjuangkan kepedulian terhadap Masisir, sehingga nada-nada sumbang itu kembali kita dengar. Benarkah demikian? Mari kita lihat beberapa tema yang diangkat Suara PPMI selama dua kali penerbitannya periode ini:
"Prestasi Akademik 2007 Meningkat" (Edisi pertama, rubrik Laporan Utama). Tema ini melaporkan tentang kinerja panitia PPMI Academic Award 2007 di Auditorium Sholah Kamil. "Lahirnya OISAA di Sidney 2007" (Edisi pertama, rubrik Kolom/Talqis Nurdianto, Lc). Tulisan ini melaporkan kunjungan presiden PPMI ke Sidney-Australia dalam rangka Konferensi Internasional Pelajar Indonesia September lalu. "Langkah Awal Perjuangan Kabinet Masisir" (Edisi pertama, rubrik Kolom/Yopi Nurdiansyah Zakaria, Menko I Kabinet Masisir). Tulisan ini melaporkan –tepatnya menceritakan- beberapa hasil pembahasan dalam sidang Pleno II BPA September lalu. "PPMI, Pengembangan Skil Masisir [?] (Edisi kedua, rubrik Jaring Aspirasi). Tema ini mencoba menghubungkan antara beberapa agenda kegiatan PPMI yang telah terlaksanakan dengan pengembangan skill Masisir. "BWAKM, Membangun Kesejahteraan Masisir" (Edisi kedua, rubrik Laporan Utama). Rubrik ini memaparkan rentetan daftar program kerja terlaksana BWAKM tahun ini, kaitannya sebagai salah satu badan otonom PPMI.
Lalu sebagai pembanding, lihat pula beberapa tema yang diangkat oleh Suara PPMI periode Kabinet Kebersamaan tahun lalu:
"PPMI Kurang Merakyat" (Edisi pertama, rubrik Jaring Aspirasi) Rubrik ini mengangkat asumsi-asumsi kritis Masisir terhadap kinerja Kabinet Kebersamaan PPMI setelah 30 hari menjabat. "Masisir Butuh Dokter." Tema ini mengangkat permasalahan kesehatan Masisir yang mulai terusik, sedang sarana dan prasara kesehatan seperti dokter tidak tersedia. "Pendidikan Anak Bangsa Tanggung Jawab Siapa?" (Edisi kesembilan, rubrik Jaring Aspirasi) Tema ini mencoba mengangkat seputar keresahan-keresahan Masisir berkeluarga terhadap nasib pendidikan anak-anak mereka, salah satunya karena letak SIC yang terlalu jauh, serta biaya sekolah di sana yang relatif mahal. "Maba, Anak yang Tak Berdosa" (Edisi kesembilan, rubrik Kolom/Syamsu Alam Darwis). Tulisan ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kasus-kasus mahasiswa baru yang selalu menjadi objek 'kenakalan' mediator.
Dari beberapa contoh tema di atas, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Pada periode ini (Kabinet Masisir), Suara PPMI tak ubahnya hanyalah progress report (laporan kerja) DPP-PPMI yang dipublikasikan. Tak lebih dari itu. Artinya, Suara PPMI secara subjektif lebih condong untuk mengekspos agenda kegiatan DPP-PPMI kepada khalayak publik daripada kepedulian terhadap permasalahan Masisir. Berbeda dengan periode sebelumnya yang lebih cenderung peduli terhadap permasalahan Masisir, sehingga Suara PPMI dinilai telah sukses mengoptimalkan fungsi ‘corong’nya.
Maka wajar, jika publik Masisir memberikan komentar-komentar negatif terhadap Suara PPMI pasca dua kali penerbitan periode ini. Lebih miris, publik Masisir ternyata tak hanya mengomentari substansi isi Suara PPMI yang terkesan "kurang peduli' tersebut. Masalah rubrikasi, editing bahkan perwajahan Suara PPMI tahun ini juga ramai menjadi buah bibir, khususnya dikalangan Masisir yang mempunyai kepedulian terhadap media. Mengapa hal itu sampai terjadi? Sejauh pengamatan penulis, banyak faktor yang melatarinya. Di antaranya: Pertama; Pola pandang serta kesadaran Kabinet terhadap pentingnya peran media kurang, sehingga Suara PPMI terkesan apa adanya, asal jalan, tanpa ada upaya untuk memperjuangkan semisal mengkonsultasikannya dengan eks. redaktur periode sebelumnya atau menerjunkan orang-orang berpengalaman di bidangnya.
Kedua; Gengsi idealisme. Benarkah demikian? Mungkin saja. Apalagi setelah Suara PPMI periode lalu mendapat hujatan tajam ketika LPJ dalam Sidang Umum II MPA-PPMI. Ini diperkuat dengan dirombaknya kembali rubrikasi, substansi isi, serta perwajahan Suara PPMI pada edisi pertamanya periode ini, walaupun pada edisi keduanya Suara PPMI sudah berusaha kembali kepada format periode sebelumnya.
Demikianlah, sekelumit tulisan yang penulis harapkan dapat menjadi titik tolak terjadinya standarisasi antar media. Karena bagaimanapun, Suara PPMI adalah media organisasi induk PPMI. Dan karenanya akan selalu menjadi sorotan publik. Maka sudah seharusnya lebih bisa meningkatkan kepedulian terhadap Masisir, sehingga fungsi kontrol sosial media tidak hilang. Apalagi, nama Kabinet sekarang adalah Kabinet Masisir. Suara PPMI harusnya lebih dapat memperjuangkan Masisir.
Sebagai penutup, sekali lagi penulis ingin menekankan bahwa PPMI adalah kita semua, Dewan Pengurus, anda, saya, dan orang lain. Maka suara PPMI adalah suara kita semua, Masisir seluruhnya, bukan hanya suara DPP-PPMI. Kalau saja unsur progress report masih tetap dominan dalam Suara PPMI, ganti saja nama Suara PPMI menjadi Suara DPP-PPMI. Bagaimana?◙

READ MORE

KOMUNITAS

BERBAHASA ARAB DI NEGERI ARAB
(SEBUAH KESAKSIAN ATAS KEPRIHATINAN)

Salah satu idealisme setiap mahasiswa ketika menanamkan niatnya untuk menuntut ilmu di negeri ini adalah aktualisasi kemampuan berbahasa Arab yang dimiliki, menilik latar belakang mahasiswa sebagai santri pesantren di seluruh penjuru tanah air. Tentu saja, materi bahasa Arab menjadi main object dalam silabus pembelajaran setiap pesantren. Tak hanya sisi gramatikal (Nahwu dan Shorof), secara umum pesantren di Indonesia menjadikan literatur-literatur berbahasa Arab sebagai menu wajib untuk ditelaah dan dikaji, walaupun metodologi pembelajaran setiap pesantren berbeda. Bahkan di pesantren yang berlabel paling tradisional (salafi) sekalipun, tradisi bahasa Arab kental terlihat. Di sana, dalam mengkaji berbagai literatur (baik turats maupun kontemporer) literatur-literatur tersebut diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah masing-masing, sesuai letak geografis tiap pesantren. Uniknya, walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa daerah masing-masing, terjemahan tersebut masih ditulis menggunakan huruf Arab. Dalam istilah pesantren tradisional di Jawa, tulisan ini disebut dengan tulisan Arab Pegon. Ini adalah bukti, betapa bahasa Arab menempati posisi strategis dalam tradisi pesantren di tanah air, sekaligus menegaskan bahwa para alumnus kampus Azhar yang notabene berlatar belakang pesantren terkait, dari segi bahasa Arab akan lebih dipertimbangkan secara kualitas karena nilai plus sebagai alumnus kampus negeri Arab. Hal ini menjadi sebuah stimulan tersendiri bagi lahirnya semangat improvisasi bahasa Arab setiap calon mahasiswa Arab dan Timur Tengah. Namun naif, ketika telah benar-benar dihadapkan dengan situasi sebagai mahasiswa, obsesi untuk lebih bisa mengaktualisasikan diri dengan bahasa Arab justru malah lebur, luntur di tengah-tengah komunitas bangsa Arab. Setidaknya bisa dilihat dari indikasi-indikasi yang mengarah kepada sebuah kesimpulan bahwa kemampuan dan kecenderungan berbahasa Arab mahasiswa Indonesia di sini (Mesir) menurun. Di sini, penulis tertarik untuk memberikan komentar berupa beberapa faktor yang dalam perspektif penulis sangat berpengaruh terhadap degradasi semangat berbahasa Arab Masisir. Dalam hal ini pendekatan penulis terhadap faktor-faktor tersebut terangkum dalam dua tinjauan umum sebagai berikut:Pertama; Tinjauan kejiwaan (psikologis). Tentu saja bahasa Arab yang sedang saya singgung di sini adalah bahasa Arab resmi (fusha), bukan bahasa ammiyyah yang banyak digunakan dalam interaksi keseharian bangsa Arab serta jauh dari kaedah-kaedah bahasa yang benar. Kendala pertama yang dihadapi mahasiswa -terkhusus Masisir- kala awal-awal kedatangan adalah masalah adaptasi bahasa yang dalam hal ini adalah bahasa ammiyyah. Secara praktis, Masisir harus beradaptasi dengan ammiyyah barang setahun dua tahun, menilik dasar bahasa yang mereka miliki adalah fusha, bukan ammiyyah. Dan dalam kurun waktu ini, mau tidak mau bahasa Arab yang sekian lama dipelajari di pesantren dilupakan, tidak mendapat ruang untuk berkembang dalam keseharian Masisir kecuali dalam bangku perkuliahan. Itupun sangat minim, menimbang prosentase Masisir untuk menghadiri bangku perkuliahan juga sangat minim. Celakanya, di tengah-tengah usaha untuk beradaptasi tersebut, mahasiswa masih harus dikecewakan oleh kondisi dan tipologi bangsa Arab yang cenderung kasar dan keras. Dalam berbagai fenomena, Masisir dibuat kecewa oleh prilaku-prilaku tak terpuji orang Arab. Tipologi yang kasar dan keras tersebut, tak sedikit membuat mahasiswa tak lagi interest untuk berinteraksi lebih jauh dengan orang Arab. Belum lagi kondisi kejiwaan yang belum stabil itu masih diusik oleh dosen yang lebih nyaman menggunakan bahasa ammiyyah ketimbang bahasa fusha dalam perkuliahan. Alhasil, bahasa fusha dilupakan, ammiyyah tak didapat.
Kedua; Tinjauan lingkungan (mileu). Dinamika keorganisasian yang majemuk banyak memberikan dampak positif bagi dunia kemahasiswaan Masisir. Namun di sisi lain, keadaan yang sedemikian rupa juga membawa pengaruh signifikan terhadap semakin melunturnya tradisi berbahasa Arab Masisir. Sebut saja organisasi kedaerahan. Mileu bahasa Arab semakin menjauh dari kata kondusif manakala dikaitkan dengan para aktifis yang menggeluti organisasi ini. Organisasi semacam ini memberi andil cukup besar dalam mempertajam lidah berbahasa daerah, yang akhirnya membunuh skill dan kecenderungan berbahasa Arab mahasiswa. Alhasil, sebagai alumni Timur Tengah, bukan bahasa Arab yang semakin fasih yang dimiliki, tetapi malah bahasa daerah yang bertambah lancar. Pada kesimpulannya, organisasi apapun yang dimiliki Masisir selain menyimpan nilai plus, juga berpotensi menghadirkan sisi negatif dalam segi kemajuan berbahasa Arab mahasiswa, jika tidak diimbangi dengan penyikapan yang solutif-progresif dari berbagai pihak.
Beberapa solusi:
Usaha sebagian organisasi untuk membentuk forum-forum yang berusaha concern terhadap eksistensi bahasa Arab Masisir sangatlah perlu diapresiasi, serta perlu mendapat antusias massif dari Masisir sebagai solusi penyeimbang atas kondisi yang memprihatinkan ini. Sebagai contoh, Language Community yang dibentuk oleh PII Mesir, penerbitan buletin berbahasa Arab "Lisan al-Akhbar" dan "Ukadz" yang diterbitkan oleh senat Fakultas Bahasa Arab (FBA), serta forum-forum diskusi bahasa Arab yang dibentuk oleh hampir seluruh organisasi kedaerahan Masisir. Akan tetapi yang perlu dicermati adalah, bahwa usaha-usaha di atas belumlah cukup memberikan solusi maksimal. Sebagai cerminan, buletin Musafir yang diterbitkan oleh PII Mesir pada edisi perdananya (28 Agustus 2007) menampilkan sebuah tulisan berbahasa Arab dengan judul "Nahnu wa al-Arabiyyah" yang ditulis oleh salah seorang anggota Languange Community pada rubrik yang sama di buletin tersebut. Dalam tulisannya, si penulis mengkritisi mayoritas Masisir yang tak mampu berbahasa Arab pada suatu kesempatan dialog publik. Tetapi konyolnya (karena menurut saya ini konyol), tulisan kritis tersebut -menurut istilah teman saya- tidak mencerminkan penulisnya sendiri bisa berbahasa Arab, karena sisi gramatikal (nahwiyyah) yang banyak tidak mengena serta uslub (gaya bahasa/ungkapan) yang digunakan tidak sesuai dengan maksud tulisan dan terkesan leterleg. Yang menjadi sorotan adalah, forum seperti Languange Community sebagai komunitas yang berkomitmen terhadap pengembangan bahasa ternyata belum mampu menjadi barometer bahasa Arab Masisir. Belum lagi, forum-forum diskusi berbahasa Arab mahasiswa selalu menjadi pemandangan betapa menyedihkannya kondisi bahasa Arab Masisir. Karenanya, penulis melihat perlu adanya solusi-solusi yang lebih progresif yang lahir dari kesadaran kolektif Masisir sebagai mahasiswa kampus Arab. Hal-hal yang dianggap sepele serta cenderung dilupakan seperti media massa baik cetak ataupun elektronik, justru merupakan solusi yang jitu untuk peningkatan mutu bahasa kalau kita cerdas mencermati. Karena justru dari media-media tersebut (surat kabar dan televisi) berbagai ungkapan bahasa yang indah dan tidak leterleg, serta kosakata yang manis dan berlimpah dapat kita petik. Sehingga dalam kapasitas kita sebagai alumni Timur Tengah nantinya, ketimpangan-ketimpangan seperti yang terjadi pada kasus buletin Musafir di atas tidak lagi terulang. Selanjutnya, perlu kiranya ada pendalaman secara lebih mengerucut, seperti partisipasi dalam kursus-kursus bahasa yang melibatkan komunitas yang benar-benar berkomitmen terhadap bahasa Arab, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan dinamis. Sekolah bahasa seperti madrasah Orman, kuliah bahasa di Cairo University yang diadakan oleh Wazarah at-Ta'lim al-Aliy yang biayanya relatif terjangkau (150 pound per tahun), adalah sebagian dari banyak solusi yang tak mungkin saya sebutkan seluruhnya. Begitulah, bahasa Arab haruslah menjadi kebanggaan yang wajib dimiliki oleh Masisir dalam kapasitas sebagai calon alumni kampus Timur Tengah. Wallahu A’lam.◙

READ MORE

INTERAKSI

HIDUP BERSAMA, HARUS DIBELA!!

Dalam berbagai hal, antara Indonesia dan Malaysia terdapat banyak kesamaan, walaupun sebenarnya berbeda. Kultur, budaya, adat, bahkan bentuk fisik manusia kedua negara hampir sama. Itu sebabnya orang Mesir atau orang Arab lainnya sering kali salah memanggil orang Indonesia dengan sebutan “Ya Malizy!” “Hei orang Malaysia! Atau bisa juga sebaliknya, mereka menyebut orang Malaysia dengan sebutan “Andunisy!.” Dua hal yang memang serupa tapi tak sama. Di Mesir ini, Indonesia dan Malaysia termasuk pengimpor tenaga mahasiswa terbesar dan terbanyak. Dan bukan tenaga kerja, seperti di negara-negara lain. Saudi, Hongkong, misalnya. Dari sini, tentunya sering terjadi interaksi antara mahasiswa kedua negara, karena mereka berada di negara dan kampus yang sama. Bahkan, komunitas mereka sering kali sama-sama terpusat di satu tempat. Hay ‘Asyir misalnya. Dalam lingkup kemahasiswaan, kedua belah negara juga terlihat harmonis menjalin hubungan. PPMI dengan PMRAM yang sesama organisasi induk mahasiswa, WIHDAH dengan HEWI yang sesama organisasi induk mahasiswi, serta ICMI dengan ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) yang sesama organisasi kecendikiawanan Islam. Masing-masing dari keduanya sering terlihat menjalin kerjasama melalui organisasi-organisasi ini. Tentunya hal itu didasari oleh kesamaan dan kedekatan-kedekatan yang ada.Namun begitu, di tingkat negara hubungan RI-Malaysia juga tak selamanya mulus. Sederetan konflik mewarnai hubungan kedua negara. Perebutan pulau, pembajakan budaya, hingga kekerasan terhadap warga pendatang. Konflik-konflik yang terjadi antar kedua negara sedikit banyak juga dirasakan oleh komunitas masyarakat kedua negara yang berada di luar. Apalagi di Mesir, yang intensitas interaksi warga kedua negara tergolong tinggi, walaupun hanya dengan bertatap muka dan bertukar salam di jalan. Konflik yang sumbernya dari masing-masing negara bertetangga itu tanpa disadari telah membawa hawa panas di tengah-tengah komunitas masyarakat kedua negara di sini. Bagaimana mungkin di salah satu bis, seorang mahasiswa Indonesia mengumpat-umpat, menjelek-jelekkan negara Malaysia dihadapan temannya, sedang di sampingnya ada warga Malaysia. Atau bagaimana mungkin serombongan mahasiswi Malaysia mengatakan kata-kata sandi tertentu sebagai pertanda hati-hati ketika bertemu orang Indonesia di jalan?
Di saat-saat seperti inilah instansi-instansi yang mewakili nama pemerintahan harus memerankan fungsinya. Baik instansi yang mewakili mahasiswa (PPMI) ataupun yang mengatasnamakan negara (Kedutaan). Bagaimana mungkin keharmonisan yang telah terjalin itu harus terkoyak dan retak gara-gara konflik yang sumbernya bukan berasal dari komunitas kedua negara yang ada di sini? Hal ini tak bisa dibiarkan, harus segera ada tindakan dari yang berwenang jika tak ingin keadaan semakin menegang. Mengenai format dan prosedur tindakannya, itu terserah para atasan sekalian. Kami hanya ingin tahu langkah kongkrit itu ada. Bukan hanya acuh dan memilih diam, karena ini “katanya” bukan wewenangnya. Bagaimana mungkin?◙

READ MORE

KAMPUS KITA

SENAT USHULUDDIN
ANTARA KONDISI DAN TUNTUTAN PERUBAHAN
Oleh Agus Khudlori*

Senat Mahasiswa Fakultas (selanjutnya disebut SEMA-F) adalah salah satu kekuatan besar yang dimiliki mahasiswa, kaitannya dengan penerapan Student Government System (SGS) di kampus universitas (UIN sebagai cerminan). Kekuatan tersebut tercermin dari salah satunya, pembentukan partai oleh Senat Mahasiswa yang akan dijadikan sebagai kendaraan politik untuk pencalonan presiden mahasiswa (Presma). Senat Mahasiswa Fakultas yang belakangan di banyak kampus dirubah istilah dan namanya menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) yang secara struktural berada di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) juga menjadi sentral aktifitas intra maupun ekstrakurikuler mahasiswa. Riset, diskusi, seminar, workshop kefakultasan adalah beberapa contoh kegiatan yang intens dilaksanakan oleh SEMA sebagai upaya untuk meningkatkan mutu SDM anggota senat agar dapat bersaing dan ikut berkutik dalam dunia intelektual kampus.
Dari gambaran singkat di atas, kiranya tidak ada salahnya jika penulis bermaksud membandingkan antara dinamika kemahasiswaan kita (Masisir) dengan dinamika mahasiswa kampus di Tanah Air. Karena pada kenyataanya kita sama-sama menganut sistem yang sama, SGS. Bahkan, SGS yang kita terapkan pada dinamika kemahasiswaan kita sekarang ini adalah adopsi dari SGS yang diterapkan di kampus UIN (Ramli Syarqawi, S.Ag adalah salah satu pengusung dan pencetus SGS Masisir).Maka, mari kita lihat seberapa maksimal penerapan SGS Masisir dari perspektif organisasi Senat Mahasiswa, setidaknya dari senat kita sendiri, Ushuluddin. Terhitung sejak didirikannya sekitar tahun 2005 -yang sebelumnya mati suri-, senat Ushuluddin hanya mempunyai kurang dari 50 orang anggota aktif. Padahal, Ushuluddin adalah fakultas terfavorit dan dipilih oleh mayoritas dari sekitar 5000 mahasiswa. Ada apa? Dalam kacamata penulis –sekaligus sebagai otokritik- fenomena kejanggalan ini terletak pada pertamakali diadakannya orientasi mahasiswa baru atau yang sering kita sebut Ormaba. Walaupun mahasiswa baru sudah didata melalui formulir per senat, serta materi tentang kesenatan juga diperkenalkan pada Ormaba tersebut, akan tetapi dua hal ini belum cukup memikat dan mengikat mahasiswa baru untuk selanjutnya dapat terlibat aktif dalam dinamika kesenatan. Itu karena, pendataan melalui formulir yang dilakukan tersebut hanya sebatas pendataan, tanpa adanya follow up dan penekanan kepada Maba untuk mengikat diri di senat. Terbukti dari jumlah mahasiswa yang terdata ketika Ormaba hanya tersisa kurang dari 50 puluh orang anggota aktif. Ke mana yang lain? Begitu pula dengan materi kesenatan yang dikenalkan ketika orientasi juga hanya sebatas pengenalan, bukan materi tentang kesenatan secara spesifik.
Selanjutnya, senat Ushuluddin –dalam perspektif penulis dan mayoritas mahasiswa- adalah senat terfakum dalam hal aktifitas dan kegiatan. Jangankan untuk kegiatan yang sifatnya eksternal, terbuka untuk umum, seperti SEMA FSQ dengan "Malam Peduli Lebanonnya", SEMA FBA dengan seminar tentang jurnalistik Arabnya pada tahun 2003, SEMA FSI dengan bedah bukunya baru-baru ini, selama setahun ini kegiatan yang sifatnya khusus mengundang massa mahasiswa Ushuluddin saja tidak pernah tercium baunya.
Hal ini semakin menegaskan paradigma yang menyebutkan lemahnya kekuatan senat Ushuluddin sehingga tak mampu menarik empati massanya, bahkan untuk sekedar berpartisipasi dalam atmosfir kesenatan.
Dari dua pokok permasalahan di ataslah (minimnya jumlah anggota tercatat dan fakumnya aktifitas) berbagai problema dalam SEMA Fakultas Ushuluddin muncul, sehingga berakibat kepada tidak optimalnya peran senat Ushuluddin dalam kancah dinamika keilmuan Masisir. Selanjutnya, tidak bijak kiranya jika penulis hanya menyebutkan permasalahan tanpa ada solusi yang ditawarkan. Maka di bawah ini adalah beberapa solusi umum dalam rangka merubah kondisi terpuruk ini menuju optimalisasi peran senat Ushuluddin agar dapat ikut bersuara dalam dinamika kemahasiswaan kita.
Kaitannya dengan manimnya partisipasi anggota dalam senat, maka haruslah ada perubahan sistemik pada acara orientasi mahasiswa baru (Ormaba) oleh PPMI. Sebagai efisiensi dana dan kegiatan, orientasi mahasiswa baru per senat yang biasanya dihandle langsung oleh pihak senat (seperti Tawashul untuk SEMA Ushuluddin) seharusnya bisa dilebur dengan Ormaba PPMI. Dari Ormaba tersebut antusiasme serta semangat mahasiswa baru terhadap senat akan lebih tinggi dibanding jika orientasi senat diadakan setelah Ormaba. Hal ini juga dimaksudkan supaya orientasi senat tidak kalah start dengan orientasi kekeluargaan. Kemudian PPMI sebagai pihak yang membawahi organisasi SEMA (sebagaimana BEMU yang membawahi BEMF) haruslah mampu menunjukkan kekuatannya dengan cara mewajibkan seluruh mahasiswa baru untuk mengikat diri dalam senat. Karena bagaimanapun, keterikatan anggota adalah modal awal untuk memulai pergerakan di senat. Kalau anggotanya saja tidak ada, apa yang akan digerakkan dan diperjuangkan?
Selanjutnya, kaitannya dengan fakumnya kegiatan senat yang ditengarai karena salah satunya, minimnya dana yang dialokasikan kepada senat, sebagai solusinya Sidang Pleno II BPA dalam pembahasan RAPBO DPP-PPMI term I merekomendasikan penetapan jatah wajb (primer) senat untuk term pertama sebanyak 500 Pound, ditambah jatah skunder sebesar 1000 Pound dengan syarat organisasi senat terkait tidak fakum aktifitas. Ditambah lagi subsidi dana dari BWAKM sebesar 900 Pound untuk seluruh organisasi senat, maka tidak ada alasan bagi organisasi SEMA terutama Ushuluddin untuk tidak menggalakkan kegiatan. Tak harus kegiatan yang berskala makro dan bersifat umum, penulis melihat senat Ushuluddin harus memulainya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mengerucut tentang kesenatan dan diperuntukkan khusus mahasiswa Ushuluddin seperti kajian, diskusi, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian masih seputar dana, rekomendasi BPA yang mengusulkan kepada DPP-PPMI untuk mengalokasikan 5 jatah tambahan Temus (10 jatah Temus dikurangi 5 Temus WIHDAH) kepada senat haruslah diperjuangkan. Karena itu nantinya akan menjadi salah satu sumber keuangan terbesar senat, sehingga senat tidak selalu bergantung kepada anggaran DPP untuk memulai aktifitas.
Senat mahasiswa melalui PPMI juga harus mempunyai suatu kekuatan yang bersifat mengikat dan mengakar. Peraturan tentang pengurusan dan mediasi calon mahasiswa baru yang harus melalui senat, misalnya. Senat melalui dukungan PPMI pula hendaknya menghimbau kepada seluruh organisasi di luar senat untuk mendukung optimalisasi peran senat dengan cara mengalihkan bimbingan belajar kepada senat sebagai upaya lain untuk mengikis kefakuman dari partisipasi massanya, sehingga dengan sendirinya anggota fakultas akan banyak muncul dalam dinamika kesenatan.
Terakhir, pembicaraan tentang optimalisasi peran senat besrta solusi-solusi seperti di atas adalah omong kosong, jika tidak dibarengi dengan tindak lanjut dan dukungan dari pihak dalam senat sendiri. Oleh sebab itu, perbaikan dari dalam senat sendiri adalah suatu keniscayaan sebelum lebih jauh melangkah keluar. Untuk memaksimalkan fungsi senat, seorang pengurus terutama pengurus harian haruslah mau mengikat sumpah setia untuk tidak aktif di organisasi manapun dan menomorsatukan senat, bukan menganaktirikannya! Wallahu A'lam.

*Mahasiswa Akidah Filsafat Tingkat III

READ MORE